Fokus Utama
RAPAT RENCANA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN BULAN DESEMBER 2024
Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri KualaKurun, Pengadilan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Melaksanakan Rapat Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2025 sekaligus Rapat penyusunan baseline Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2026. Kegiatan dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Pejabat Fungsional maupun Struktural serta seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Bapak Dr. Galih Bawono, S.H., M.H. serta Presentasi disampaikan oleh bagian perencanaan Bapak Achmad Syahruji, A.Md. Selaku Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi dan Informasi Pengadilan Negeri Kuala Kurun.
Rapat ini merupakan langkah awal dalam rangka membuat suatu program kerja tahun 2025 serta Penyusunan usulan angka dasar (baseline) tahun anggaran 2026 sehingga menjadi acuan penting dalam menentukan rencana kebutuhan anggaran dalam mencapai target kinerja yang diharapkan. Sementara itu, perjanjian kinerja 2025 akan menjadi landasan bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan akuntabel. Bapak Dr. Galih Bawono, S.H., M.H. selaku pimpinan rapat menekankan bahwa dalam penyusunan target kinerja ini harus dipikirkan secara matang dan terukur sehingga segala target yang telah kita tentukan bisa tercapai. Adapun, dalam penyusunan kebutuhan anggaran untuk tahun 2026, agar memastikan semua kelengkapan data dukung sudah dilengkapi sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu juga beliau mengingatkan agar Kebutuhan anggaran yang sebelumnya telah diusulkan namun belum dipenuhi agar diusulkan kembali pada baseline TA 2026;
Bantu dan Dukung Kami dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing.
Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Standar Pelayanan Publik ini yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk masing-masing pelayanan publik yang diselenggaranan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai Lembaga Pelayanan Publik.
Dukung Kami Dalam Pembangunan Zona Integritas Untuk Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan mohon kesediannya dalam mengisi Form Survey yang telah kami sediakan, atas perkenaannya kami ucapkan banyak terima kasih.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
BROSUR LAYANAN DIGITAL
|
Layanan Perdata e-Court
|
Layanan Kepaniteraan Perdata
|
Layanan Kepaniteraan Pidana
|
Layanan Kepaniteraan Hukum
|
DOKUMEN ZONA INTEGRITAS
DOKUMEN SAKIP
 |
 |
 |
 |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas