PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN

Maklumat Pelayanan

Guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi amanat UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Fokus Utama

RAPAT RUTIN BULANAN BULAN MEI 2022 DAN PEMBINAAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN

Ditayangkan: Jumat, 13 Mei 2022 15:15 | Cetak | Dilihat: 3

Kuala Kurun, 13 Mei 2022| Bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah dilaksanakan kegiatan Rapat Bulanan Bulan Mei 2022 dan Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang dihadiri oleh Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Bapak Bukti Firmansyah, S.H. M.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun Bapak Syahrudin, S.H., Plh. Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Kurun Ibu Vusy Rurianty, S.Kom., Hakim-Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, dan PPNPN Pengadilan Negeri Kuala Kurun.

Rapat diawali dengan pembukaan dari MC dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Hymne Mahkamah Agung. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Bapak Bukti Firmansyah, S.H. M.H. membuka rapat bulanan bulan Mei2022. Dalam rapat bulanan disampaikan hasil temuan dari Hakim-Hakim Pengawas Bidang dan ditanggapi oleh sub bagian masing-masing. Hasil temuan-temuan tersebut ditanggapi oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun bersama dengan Panitera dan Plh. Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Kurun.

Seusai penyampaikan hasil rapat bulanan dilanjutkan dengan Pembinaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Dalam pembinaannya Bapak Bukti Firmansyah, S.H. M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun mengingatkan agar Hakim, Pegawai dan PPNPN bekerja dengan profesional dan menjaga integritas dengan memperhatikan ketentuan Perma 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Perma 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan PERMA 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Rapat bulanan dan pembinaan berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan pembacaan doa oleh Bapak Rahmat Salim Rumnie, S.E. dan pengucapan Delapan Nilai Utama Mahkamah Agung yang dibawakan oleh Bapak Abi Kusuma Friestiawan, S.H. yang diikuti oleh seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kuala Kurun.

× Bantu dan Dukung Kami Dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dukung Kami Dalam Pembangunan Zona Integritas Untuk Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Mohon Kesediannya Dalam Mengisi Form Survey yang Telah Kami Sediakan, Terima Kasih.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing.

Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Standar Pelayanan Publik ini yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk masing-masing pelayanan publik yang diselenggaranan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai Lembaga Pelayanan Publik.

Data Kasus Covid 19 di Indonesia

Informasi Covid-19 di Indonesia

Sumber Data : https://kawalcorona.com

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPP Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.