PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN

Maklumat Pelayanan

Guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi amanat UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Fokus Utama

DUTA PTSP PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN LAYANI PARA PENCARI KEADILAN DENGAN SETULUS HATI

Ditayangkan: Sabtu, 26 Maret 2022 20:32 | Cetak | Dilihat: 43

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 29/KPN/PN.KKN/2/2022 tentang Penunjukan Duta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kuala Kurun menunjuk Saudari Septi Novela sebagai Duta PTSP. Dalam pelayanannya Saudari Septi Novela memberikan pelayanan kepada Para Pencari Keadilan dengan menerapkan 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun). Sebagai Duta PTSP Saudari Septi Novela bertekad memberikan pelayanan yang terbaik bagi Para Pencari Keadilan. Dengan penuh keramahan ia memberikan bimbing bagi Para Pencari keadilan yang berkunjung ke ruang PTSP Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang masih kebingungan dalam pengisian Survei Indek Kepuasan Masyarakat dan Indek Persepsi Anti Korupsi yang tersedia di monitor.

× Bantu dan Dukung Kami Dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dukung Kami Dalam Pembangunan Zona Integritas Untuk Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Mohon Kesediannya Dalam Mengisi Form Survey yang Telah Kami Sediakan, Terima Kasih.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing.

Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Standar Pelayanan Publik ini yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk masing-masing pelayanan publik yang diselenggaranan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai Lembaga Pelayanan Publik.

Data Kasus Covid 19 di Indonesia

Informasi Covid-19 di Indonesia

Sumber Data : https://kawalcorona.com

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPP Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.