PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN

Maklumat Pelayanan

Guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi amanat UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Fokus Utama

PEMBINAAN DAN RAPAT BULANAN BULAN MARET 2022 PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN

Ditayangkan: Jumat, 11 Maret 2022 16:38 | Cetak | Dilihat: 51

Kuala Kurun, 11 Maret 2022| Bertempat di Ruang Sidang Betang Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan Rapat Bulanan bulan Maret 2022 yang dihadiri oleh unsur Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Bapak Bukti Firmansyah, S.H. M.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun Bapak Syahrudin, S.H., Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Kurun Bapak Exman Vryanto, S.E., Hakim-Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, dan PPNPN Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Rapat diawali dengan pembukaan dari MC dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Hymne Mahkamah Agung. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Bapak Bukti Firmansyah, S.H. M.H., membuka rapat dan menyampaikan pembinaan bulanan bulan Maret 2022

Pada pembinaan tersebut disampaikan agar memperhatikan ketentuan PERMA 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, PERMA 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan PERMA 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya dan Kepada Hakim agar menjaga Kode Etik Hakim, Kepada Panitera agar menjaga Kode Etik Panitera, Kepada Jurusita agar menjaga Kode Etik Jurusita, dan Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga Kode Etik ASN, sebab pengawasan merupakan kewajiban Pimpinan baik di dalam maupun diluar Pengadilan.

Setelah Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, acara dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan penyampaian hasil pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang dari tiap bidang dan kemudian ditangggapi oleh setiap sub bagian.

Seusai Rapat Bulanan disisipi dengan pemberian Piagam Penghargaan sebagai Role Model kepada Bapak Bukti Firmansyah, S.H., M.H. yaitu Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan Piagam Penghargaan sebagai Agen Perubahan kepada Bapak Rahmat Salim Rumnie, S.E yaitu staf verifikator Keuangan sub bagian Umum dan Keuangan.

Rapat bulanan bulan Maret berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan pembacaan doa dan pengucapan Delapan Nilai Utama Mahkamah Agung yang diikuti oleh seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kuala Kurun.

× Bantu dan Dukung Kami Dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dukung Kami Dalam Pembangunan Zona Integritas Untuk Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Mohon Kesediannya Dalam Mengisi Form Survey yang Telah Kami Sediakan, Terima Kasih.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing.

Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Standar Pelayanan Publik ini yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk masing-masing pelayanan publik yang diselenggaranan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai Lembaga Pelayanan Publik.

Data Kasus Covid 19 di Indonesia

Informasi Covid-19 di Indonesia

Sumber Data : https://kawalcorona.com

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPP Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.