logo berakhlak
Pengadilan Negeri
Logo Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Jl. Tjilik Riwut Km. 8, Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 74511

e-mail: pn.kkn1@gmail.com, Instagram : pn.kualakurun, Facebook : pengadilannegeri.kualakurun, Whatsapps : +62812-5182-0582

Selamat Datang di Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Selain itu website ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.

Selamat Datang di Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Role Model & Agen Perubahan Periode Tahun 2022

Perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja) mempunyai peranan penting dalam mewujudkan manajemen perubahan sebagai bagian dari delapan area perubahan dalam program Reformasi Birokrasi

Role Model & Agen Perubahan Periode Tahun 2022

Lebih Cepat Dengan Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana atau small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Lebih Cepat Dengan Gugatan Sederhana

Mekanisme Permohonan Dan Pelaksanaan Eksekusi Rill

Mekanisme Permohonan Dan Pelaksanaan Eksekusi Rill sesuai buku pedoman eksekusi pada Pengadilan Negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Mekanisme Permohonan Dan Pelaksanaan Eksekusi Rill

Maklumat Pelayanan

Guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi amanat UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Maklumat Pelayanan

Motto Pelayanan

Motto 'PASTI' (Profesional, Adil, Sistematis, Transparan dan Inovatif)

Motto Pelayanan

Standar Pelayanan Peradilan

Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Kuala Kurun diatur pada Peraturan Surat Keputusan Ketua PN Nomor : SK KPN Nomor : 72/KPN/PN.Kkn/SK/3/2021 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Standar Pelayanan Peradilan

TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN

BAHWA HAK-HAK ANDA UNTUK MENDAPAT INFORMASI DI PENGADILAN DIJAMIN OLEH SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR:1-144/SK/KMA/I/2011
TAHUKAH ANDA?? HAK ANDA MEMPEROLEH INFORMASI DI PENGADILAN

BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

ANDA YANG KURANG MAMPU BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA. GUNAKAN HAK ANDA!!!
BEBAS BIAYA PERKARA BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN                                                                                                                                                                                                                                           SELAMA PANDEMI COVID-19, JAM PELAYANAN MULAI DARI PUKUL 09.00 WIB s/d 15.00 WIB

 Zona Integritas 2

 

 

 

 

 

 IKM

    

Fokus Utama

PEMBINAAN, PENANDATANGAN KOMITMEN BERSAMA DAN RAPAT BULANAN BULANAN FEBRUARI 2022

Kuala Kurun, 23 Februari. Bertempat di Ruang Sidang Betang Pengadilan Negeri Kuala Kurun, telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan, Penandatangan Komitmen Bersama dan Rapat Bulanan bulan Februari 2022 yang dihadiri oleh unsur Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Bapak Bukti Firmansyah, S.H. M.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun Bapak Syahrudin, S.H., Hakim-Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, dan PPNPN Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Acara dimulai dengan pembinaan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Bapak Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Pada pembinaan tersebut disampaikan agar memperhatikan ketentuan PERMA 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, PERMA 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan PERMA 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya dan Kepada Hakim agar menjaga Kode Etik Hakim, Kepada Panitera agar menjaga Kode Etik Panitera, Kepada Jurusita agar menjaga Kode Etik Jurusita, dan Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga Kode Etik ASN, sebab pengawasan merupakan kewajiban Pimpinan baik di dalam maupun diluar Pengadilan. 

Setelah Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, acara dilanjutkan dengan Penandatangan Komitmen Bersama Tahun 2022. Selesainya penandatangan Komitmen Bersama Tahun 2022 oleh seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kuala Kurun, dilanjutkan dengan Rapat Bulanan untuk bulan Februari 2022. Rapat diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung, dan doa. Rapat dimulai dengan pembukaan dari MC. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Bapak Bukti Firmansyah, S.H. M.H., membuka rapat dan menyampaikan hasil pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang disetiap bidang di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Kurun.

Rapat bulanan bulan Februari berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan pengucapan Delapan Nilai Utama Mahkamah Agung yang diikuti oleh seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Kuala Kurun.


× Bantu dan Dukung Kami Dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dukung Kami Dalam Pembangunan Zona Integritas Untuk Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Mohon Kesediannya Dalam Mengisi Form Survey yang Telah Kami Sediakan, Terima Kasih.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing.

Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Standar Pelayanan Publik ini yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk masing-masing pelayanan publik yang diselenggaranan oleh Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai Lembaga Pelayanan Publik.

Data Kasus Covid 19 di Indonesia

Informasi Covid-19 di Indonesia  

Sumber Data : https://kawalcorona.com

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


BROSUR LAYANAN DIGITAL 

 Layanan Perdata e-Court 

Layanan Kepaniteraan Perdata

Layanan Kepaniteraan Pidana 

Layanan Kepaniteraan Hukum

 

DOKUMEN ZONA INTEGRITAS

        

        


DOKUMEN SAKIP

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas