Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal tersebut dengan mengacu pada ketentuan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu pada pengadilan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Gambar 1: Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan dengan memberi layanan berupa Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum.

Gambar 2: Penandatangan Mou Posbakum oleh Bapak Rudy Ruswoyo, S.H. M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 17 Januari 2020 bertempat di Ruang Sidang Betang Pengadilan Negeri Kuala Kurun telah melaksanakan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa pada periode tahun 2020. Kerjasama yang dimaksud menurut ketentuan adalah kerjasama kelembagaan dengan pemberi layanan Posbakum Pengadilan maka Pejabat Pembuat Komitemen Pengadilan Negeri Kuala Kurun mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 001/PPK.Kkn/SPK/I/2020. Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut menunjuk Muhammad Nasir, S.H selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa yang akan menghasilkan lembaga sipil penyedia bantuan hukum yang kredibel dan profesional.

Gambar 3: Penandatangan Mou Posbakum oleh Bapak Muhammad Nasir, S.H. selaku Ketua LBH Mustika Bangsa

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Bapak Rudy Ruswoyo, S.H. M.H dalam sambutan menyampaikan perjalanan Pengadilan Negeri Kuala Kurun dari awal berdirinya hingga terbentuknya Posbakum antara Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan LBH Sahabat Hukum yang berjalan dengan lancar yang mana Bapak Efreyen Punding, S.H selalu petugas di Posbakum Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Sedangkan diperiode tahun 2020 ini masih bekerjasama dengan Bapak Efreyen Punding, S.H. dibawah Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa.

Gambar 4: Penandatangan SPK oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua LBH Mustika Bangsa

Sedangkan Bapak Muhammad Nasir, S.H selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum mengungkapkan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Kuala Kurun bisa bermanfaat bagi para pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Gunung Mas. Beliau juga memberikan apresiasi pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang telah mendapatkan akreditasi ”A” Excelence. Bapak Muhammad Nasir juga mengharapkan kepada Pak Efreyen Punding S.H. dapat menjaga nama baik Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa selaku yang bertugas di Pos Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Kuala Kurun. (Adm/Mardona)

Gambar 5: Foto Bersama antara Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan LBH Mustika Bangsa