Jumat, 17 Mei 2019 || Pukul 08.00 WIB, Kegiatan Sosialisasi dibuka oleh Moderator Bapak Roberto Panjaitan, A.Md dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, Bapak Rudy Ruswoyo, S.H., M.H, Narasumber Kasubbag Umum dan Keuangan, Ibu Vusi Rurianty, S.Kom Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II dan Notulen Bapak Abi Kusuma, S.H.

Pengertian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi.

Sosialisasi Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Kuala Kurun Kelas II pada pagi hari ini, adalah di  bagian Kesekretariatan yang mempunyai tiga (3) sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi  dan Tata Laksana dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan yang bertujuan untuk memperbaharui  Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Kuala Kurun Kelas II yang sebelumnya sudah ada, dan di sesuaikan kembali dengan Peraturan - Peraturan yang berlaku saat ini.

Pada hari sebelumnya juga, Rabu, 15 Mei 2019 sudah dilaksanakan Sosialiasi Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Kuala Kurun Kelas II di bagian Kepaniteraan. Kegiatan Sosialisasi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, Bapak Darminto Hutasoit, S.H., M.H, Narasumber Panitera Muda Pidana Akhmad Rusadi, S.H, dan Notulen Bapak Abi Kusuma, S.H.

Penggunaan pedoman umum penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bertujuan untuk mendorong setiap unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), baik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi berbagai prosedur pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi atau prosedur pemberian layanan baik internal di Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II maupun eksternal kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah yang lain yang dilakukan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II.

Adanya standar pelayanan dapat membantu unit-unit penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna layanan. Standar pelayanan harus memuat: persyaratan pelayanan, sarana dan prasarana, mutu yang diharapkan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya layanan dan proses pengaduan. Penyusunan standar pelayanan didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun.

Demikian uraian dari Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II tentang Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012.

Tim IT PN Kuala Kurun (Roberto Panjaitan, A.Md)