Kuala Kurun, 7 Februari 2020

Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Kurun meningkatkan komitmen pimpinan dan komitmen bersama, yaitu Pimpinan Pengadilan, Hakim dan Aparatur Sipil Negara beserta Honorer harus terlibat aktif dalam pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM serta menularkan semangat dan visi yang sama sehingga terjadi perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja, pola pikir (mind set) serta budaya kerja (culture set).

Gambar 1: Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Bapak Rudy Ruswoyo, S.H. M.H. memasang stiker "Pengadilan Negeri Kuala Kurun Zona Integritas Bebas dari Pungutan Liar"

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Pengadilan Negeri Kuala Kurun memberikan peningkatan kinerja pelayanan, aparatur peradilan harus bersemangat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah Hukum Kabupaten Gunung Mas dengan meningkatkan hospitality (senyum, sapa, salam, sopan dan santun) dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Gambar 2: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Bapak Surtiyono, S.H. M.H. memasang stiker pada sepasang pengendara motor

Pada kesempatan hari ini (Jumat, 7 Februari 2020) Pukul 14.00 WIB bertempat di perempatan lampu merah (jalan A. Yani, jalan Temanggung Panji, jalan Singa Rundjan), Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kuala Kurun membagi-bagikan stiker dan sekaligus memasang stiker Pengadilan Negeri Kuala Kurun “Zona Integritas Bebas dari Pungutan Liar” pada kendaraan  masyarakat pengguna jalan.

Gambar 3: Hakim Amir Rizki Apriadi, S.H. M.M. sedang memasang stiker

Bapak Rudy Ruswoyo, S.H. M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun mengungkapkan “Program ini untuk menciptakan penyentuhan langsung pada masyarakat untuk lebih dekat dengan lembaga peradilan sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pengadilan benar-benar hadir untuk masyarakat”. Beliau menambahkan bahwa kegiatan yang dilakukan pihaknya itu merupakan tindak lanjut dari program Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait zona integritas di semua Pengadilan di Indonesia tanpa terkecuali Pengadilan Negeri Kuala Kurun.

Gambar 4: Penempelan stiker pada seorang pengendara pengguna jalan

Sedangkan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Bapak Surtiyono, S.H. M.H mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kurun sudah menerapkan Pengadilan yang bebas dari pungli. Ungkap Beliau “Kami (Pengadilan Negeri Kuala Kurun) memberikan pelayan kepada para pencari keadilan tanpa ada pungutan apapun. Pada tanggal 14 Maret 2019 Pengadilan Negeri Kuala Kurun telah Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagai komitmen menuju peradilan yang bebas dari KKN”. (Adm/Mardona)

Gambar 5: Foto Bersama Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kuala Kurun usai pembagian stiker pada warga masyarakat Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun